Loading...

SETUJUKAH GUBERNUR KE BAWAH DIPILIH DPRD

Sekecil Apapun harus berbuat kebaikan

belajar sadar diri terhadap aturan hukum Tuhan m,aupun Negara

Senin, 19 Oktober 2009

पेर्नह्दिकिरिम्केसुअर.surabaya





suyadipatag@telkom.net






Kembali Selanjutnya Balas Email Balas Semua Teruskan Hapus


Laporkan Sebagai SPAM Blok Pengirim Blok Domain Bantuan



Pilih Folder :

From: suyadipatag@telkom.net
Subject: Berita SuaraSurabaya.Net
Date: Thu, 15 Oct 2009 11:23:11 +0700
Cc: suyadipatag@telkom.net
Full Headers
Undecoded Letter
Salam, Rekan Anda, suyadihusain (suyadipatag@telkom.net), mengirimkan berita suarasurabaya.net kepada Anda, (), dengan pesan : Kepada Yth. Bp. pemimpin suarasurabaya.net Di Tempat Dalam hal ini, penulis adalah sebagai berikut: N a m a : Drs. Suyadi, MH. Pekerjaan : PNS /Pengamat sosial Alamat : Jl Pahlawan III/1. Tulungagung, Email: suyadipatag@telkom.net No.rekening: Bank Jatim 015234645.0 Kami ingin menyumbangkan artikel /opini seperti di bawah Ini, jika diperkenankan tolong dimuat pada mas media anda , tolong di balas baik di muat atau tidak dimuat, lewat email tersebut. Demikian, atas kerjasamanya terimakasih. Tulungagung, 14 - 10- 2009 TTD (Drs. Suyadi, MH) BERDEMOKRASI TIDAK HARUS BOROS Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009 KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi PILPRES, yaitu pasangan Nomor 2 ( SBY dan BUDIONO) sebagai pemenangnya, yang intinya PILPRES saat ini cukup sekali putaran. Tentunya tinggal menghitung hari pasangan tersebut akan disumpah sebagai orang nomor wahid di Indonesia hingga lima tahun mendatang. Sering kita dengar omongan masyarakat, di berbagai sudut tempat, beberapa bulan yang lalu, antara lain: \" bolak balik kok coblosan atau nyontreng\", sebagian lain berseloroh \"kalau tak ada yang nyangoni tak akan ke TPS\" karena harus bekerja, sekelompok masyarakat lain berkata \" waleh nyoblos\", namun sebagian yang lainnya ada yang merasa banyak untungnya, seperti misalnya tukang sablon, sekelompok jaringan tim sukses parpol dan seterusnya. Di wilayah nusantara pada saat tertentu, sering terjadi hampir berbarengan pemilihan umum, karena banyak macam Pemilu seperti Pilkada (Pemilihan Kepala Desa), dan seterusnya hingga Pilbub (Pemilihan Bupati), Pilwal (Pemilihan Wali kota), Pilbub (Pemilihan Gubernur),Pileg (Pemilihan Legislatif), Pilpres (Pemilihan Presiden) . Apabila kita lihat Wilayah Indonesia sekarang ini terdiri dari 349 kabupaten dan 91 kota otonom yang tersebar di 33 provinsi, 62.806 desa, serta jumlah penduduk 220.953.634 (Sumber: situs web Departemen Dalam negeri Republik Indonesia ) Suatu gambaran sederhana biaya Pemilu di Indonesia minimal sebagai berikut: untuk jumlah desa seluruh nusantara terdapat 62.806 desa, andai di kalikan Rp 100.000.000,00 (biaya Pilkades) = Rp 6.280.600.000.000,00. Sedangkan jumlah Kabupaten dan Kotamadya 440 andai dikalikan 10 Milyar = Rp 4.4 trilyun, padahal untuk KPUD Banyuwangi untuk Pilbub Banyuwangi merencanakan anggaran biayanya Rp 59 Milyar. Indonesia memiliki 33 Provinsi, sementara jika menengok anggaran untuk Pilkada DKI Rp 194 Milyar yang telah terlaksana tanggal 8-8-2007 (Wikipedia-0rg). Sedangkan Pilkada Jatim menelan biaya 830 Milyar ( Republika online:2008), Andai 33 dikalikan 100 Milyar = Rp 3,3 Trilyun. Sedangkan anggaran Pemilu tahun 2009 47,9 Trilyun (info Awal visi Pemilu). Apabila dikalkulasi secara global selama lima tahun memerlukan biaya minimal sekkitar Rp 61,8 Trilyun . Hitungan secara global, demokrasi di Indonesia sangat mahal di banding dengan negara-negara lain, karena wilayah Indonesi cukup luas dan jumlah penduduknya banyak, serta saat ini pemilu kita memakai sistim pilihan langsung karena Peraturan Perunndang-undangnya mengatur begitu. Dengan demikian memerlukan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit. Sebagai anak bangsa kalau boleh usul Tolong, Yang Terhormat Para pejabat Eksekutif, para pejabat Legislatif, yang baru terpilih, para fakar berbagai bidang, fikirkan bagaimana supaya berhemat, berefektif dan berefesien, dalam berdemokrasi, fikirkan juga kesejahteraan rakyat, ciptakan lapangan kerja dengan seluas-luasnya, masak Indonesia akan tertinggal terus iptek dan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan Negara lain, padahal adik-adik kita juga sering menjadi juara dalam mengikuti lomba taraf International. SDA (Sumber Daya Alam) kita cukup melimpah, masak kita kalah dengan Singapura yang hanya mempunyai wilayah kira-kira sebesar pulau Bali. Mungkin Sistem menejemen ketatanegaraan kita selama ini ada yang keliru dan kurang tepat dalam menata dan mengelola kebijakannya, sehingga perlu di tata lagi. Pada awal tahun 2008 Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi pernah mengusulkan agar pilkada langsung dihapus, cukup PILPRES saja yang langsung, dengan inti alasan pemborosan dan sering memunculkan konflik kepentingan para warga Nahdiyin. Bapak Yusuf Kala, pernah menyatakan Pilkada itu pemborosan, ongkosnya bisa lebih dari 50 Trilyun dan kapan akan mensejahterakan rakyat, Pilkada semestinya dilaksanakan serempak, masalah tersebut harus ditata lagi. (Antara News). Penulis mewakili sebagian anak bangsa Indonesia kiranya banyak yang sependapat bahwa kita harus berhemat dalam berdemokrasi. Mayoritas rakyat Indonesia tak peduli dengan politik, namun yang difikirkan dan didambakannya bagaimana supaya hidup dalam mencari nafkah dengan mudah, bisa menyekolahkan anaknya dengan mudah, biaya berobat murah meskipun tidak gratis, membeli sembako dengan terjangkau dan keamanan terjamin bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada era Orba Pemilu cukup sekali dalam lima tahun, Pileg yang membuahkan DPRD I yang membuahkan Gubernur dan DPR II yang membuahkan Bupati serta DPR pusat tambah utusan golongan yang membuahkan MPR yang akan membuahkan Presiden. Tentu system seperti tersebut tidak bisa dijalankan saat ini, karena aturan main sudah berubah. Dulu rakyat sebelum merasakan memilih langsung Pilpres, Pilgub, Pilbub, dan seterusnya, bayangan rakyat kita: \"Betapa enaknya jika mempunyai Presiden, DPR, gubernur atau bupati itu adalah pilihannya sendiri\", Tetapi setelah dialaminya, ternyata tak jauh beda dengan masa orba dulu, mencari pekerjaan susah, sekolah dan kuliyah tambah mahal dan seterusnya. Demikian tersebut perasaan pada umumnya rakyat kita. Kiranya saat kini dan seterusnya, bagi Legislatif yang banyak wajah baru dan eksekutif semangat baru, yang mempunyai peran penting untuk merevisi Undang-Undang yang berkaitan Pemilu dan Pilkada, sehingga cukup Pilpres dan Pileg saja yang harus dipilih langsung oleh rakyat, selainya cukup DPR hasil dari pilihan kita yang dipercayakan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota. Mengingat dari pada uang rakyat yang trilyunan untuk membayar dan memasang iklan, jorjoran menggiring masa, membeli tinta dan kertas suara, setelah selesai di bakar dan dibuang, kiranya lebih bermanfaat untuk membangun jembatan yang lain sekelas Suramadu yang hanya menelan biaya 4,5 Trilyun, sudah dapat menghubunkan Jawa dan Madura. Semestinya berikutnya membangun jembatan yang dapat menghubungkan Pulau Jawa dengan pulau Bali dan jembatan yang menghubungkan Jawa dengan Sumatra, dapat menyekolahkan rakyat kita sepintar mungkin, dengan harapan kelak dapat membangun, mengelola dan memenej negeri kita dengan sebaik dan semaju mungkin . Bukankah pemikiran yang memilih Gubernur, Bupati, Walikota cukup oleh DPRD, suatu kemunduran dalam berdemokrasi ? Memang ada pro dan kontra, tetapi kiranya meskipun dianggap mundur atau kuno, Insya Allah jika ditimbang, mashlahahnya lebih banyak dari pada madharatnya. Tentu saja kita tidak ingin kembali persis kepada masa orba, namun jika terdapat hal yang negative pada zaman orba harus di hindari, namun yang positif harus tetap kita peganginya. Bagaiamana supaya Pilkada dan Pemilu hemat, efeketif dan efesien, tentu memerlukan pemikiran dan diskusi panjang dan matang melibatkan berbagai komponen bangsa, terutama lembaga yang berwenang (Eksekutif dan Legislativ) dan para fakar dibidangnya. Tentunnya aturan mainnya yang harus di tata lagi oleh yang berwenang sebagaimana tersebut di atas. Wallahu A’lam. Tulungagung, 14 Oktober 2009 Penulis TTD (Drs. Suyadi, MH) Berikut adalah cuplikan beritanya : Separuh Anggota DPD Ancam Tidak Hadiri Pelantikan Presiden Separuh lebih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengancam tidak akan menghadiri pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Klik link berikut untuk melihat detil berita : http://www.suarasurabaya.net/v05/politik/?id=6f3920b13b3eb21fcd774e1c21e0a7f2200970300 Terima kasih. - Redaksi suarasurabaya.net - http://www.suarasurabaya.net


Kembali Selanjutnya Balas Email Balas Semua Teruskan Hapus






Tidak ada komentar:

Posting Komentar