Powered By Blogger

SETUJUKAH GUBERNUR KE BAWAH DIPILIH DPRD

belajar sadar diri terhadap aturan hukum Tuhan m,aupun Negara

Senin, 19 Maret 2012

UUPAN.50TAHUN2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2009 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu
diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan
berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam
masyarakat;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan
ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4958);
3. Undang-Undang . . .













- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1 . . .













- 3 -
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang
yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan
tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan
hakim pada pengadilan tinggi agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat
nikah pada kantor urusan agama.
5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru
sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan
agama.
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang
mempunyai kewenangan untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tertentu yang
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara
yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang
tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam
undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3A
(1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk
pengadilan khusus yang diatur dengan undang-
undang.
(2) Peradilan . . .













- 4 -
(2) Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan agama sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan
agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan umum sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan
umum.
(3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad
hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara, yang membutuhkan keahlian dan
pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam
jangka waktu tertentu.
(4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan,
dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal,
yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal
12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A
(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim
dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 12B
(1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian
tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan
berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang
hukum.
(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.


Pasal 12C . . .













- 5 -
Pasal 12C
(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial
melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil
pengawasan internal yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan
dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial.

Pasal 12D
(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2),
Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat dan/atau informasi tentang
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim;
b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran
atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan
di bawah Mahkamah Agung atas dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim;
e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf d;
f. meminta keterangan atau data kepada
Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
g. melakukan . . .













- 6 -
g. melakukan pemanggilan dan meminta
keterangan dari hakim yang diduga melanggar
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk
kepentingan pemeriksaan; dan/atau
h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b.

Pasal 12E
(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12A, Komisi Yudisial
dan/atau Mahkamah Agung wajib:
a. menaati norma dan peraturan perundang-
undangan;
b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim; dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau
informasi yang diperoleh.
(2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara.
(4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan
pengawasan internal hakim diatur dalam undang-
undang.

Pasal 12F
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial
dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar
rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13 . . .













- 7 -
Pasal 13
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan
agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
f. lulus pendidikan hakim;
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk
menjalankan tugas dan kewajiban;
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
tercela;
i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)
tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh)
tahun; dan
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena
melakukan kejahatan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil
ketua pengadilan agama, hakim harus
berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun
sebagai hakim pengadilan agama.

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13A
(1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan
melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel,
dan partisipatif.
(2) Proses . . .













- 8 -
(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan
agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi
diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13B
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc,
seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e
dan huruf f.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-
undang menentukan lain.
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan
tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf g, dan huruf j;
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh)
tahun;
c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun
sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama,
atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim
pengadilan agama;
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung; dan
e. tidak . . .













- 9 -
e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian
sementara akibat melakukan pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan
tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5
(lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama
atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi
agama yang pernah menjabat ketua pengadilan
agama.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua
pengadilan tinggi agama harus berpengalaman
paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim
pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi
hakim pengadilan tinggi agama yang pernah
menjabat ketua pengadilan agama.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan
ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul
Ketua Mahkamah Agung.
(1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi
Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
(1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh
Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang
bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.
(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 . . .













- 10 -
Pasal 18
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
karena:
a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
b. sakit jasmani ata u rohani secara terus-
menerus;
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi
ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan
agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi
ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan
tinggi agama; atau
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan
tugasnya.
(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang
meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan
diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya
dengan alasan:
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan
tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3
(tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17; dan/atau
f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim.
(2) Usul . . .













- 11 -
(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah
Agung kepada Presiden.
(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh
Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan
huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi
Yudisial.
(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi
Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak
untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
Hakim.
(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 20
Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas
permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya
diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 21 . . .













- 12 -
Pasal 21
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum
diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah
Agung.
(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim
pengadilan berhak memperoleh gaji pokok,
tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak
lainnya.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:
a. tunjangan jabatan; dan
b. tunjangan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa:
a. rumah jabatan milik negara;
b. jaminan kesehatan; dan
c. sarana transportasi milik negara.
(5) Hakim . . .













- 13 -
(5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam
melaksanakan tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok,
tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan
keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim
pengadilan diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 27
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam,
atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda
pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera
pengadilan tinggi agama; dan
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk
menjalankan tugas dan kewajiban.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan
tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;
b. dihapus . . .













- 14 -
b. dihapus.
c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima)
tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi
agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera
pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera
pengadilan agama.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35
Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
a. wali;
b. pengampu;
c. advokat; dan/atau
d. pejabat peradilan yang lain.

16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38A
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera
pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat
dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera,
wakil panitera, panitera muda, dan panitera
pengganti pengadilan agama;
e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi
panitera, wakil panitera, panitera muda, dan
panitera pengganti pengadilan tinggi agama;
dan/atau
f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B . . .













- 15 -
Pasal 38B
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera
pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat
dengan alasan:
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35; dan/atau
f. melanggar kode etik panitera.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 39
(1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah pendidikan menengah;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagai juru sita pengganti; dan
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk
menjalankan tugas dan kewajiban.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf g; dan
b. berpengalaman . . .













- 16 -
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 45
Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil
sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam,
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau
sarjana administrasi;
f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di
bidang administrasi peradilan; dan
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk
menjalankan tugas dan kewajiban.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 46
Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil
sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di
bidang administrasi peradilan.

21. Ketentuan . . .













- 17 -

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 53
(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas
pelaksanaan tugas hakim.
(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita
di daerah hukumnya.
(3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua
pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya
melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan
di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua
pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran,
dan peringatan, yang dipandang perlu.
(5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 60A
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim
harus bertanggung jawab atas penetapan dan
putusan yang dibuatnya.
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum
hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar
hukum yang tepat dan benar.
Pasal 60B . . .













- 18 -
Pasal 60B
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak
memperoleh bantuan hukum.
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari
keadilan yang tidak mampu.
(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan
tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang
bersangkutan.

Pasal 60C
(1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan
hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu
dalam memperoleh bantuan hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua
tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A
(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam
proses persidangan.
(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan
kepada para pihak dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan
diucapkan.
(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
24. Di antara . . .













- 19 -
24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal
yakni Pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A
(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan
agama dapat menarik biaya perkara.
(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti
pembayaran yang sah.
(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses
penyelesaian perkara.
(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan
pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau
para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh
Mahkamah Agung.
(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas
penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 91B
(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya
selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91A ayat (3).
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B.


Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .













- 20 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


PATRIALIS AKBAR


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 159


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA


I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal
24 ayat (1) men egaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus
2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentan g Komisi Yudisial itu sendiri yang
terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat.
Bahwa . . .













- 2 -
Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula
dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan
mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis
yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan
finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip
kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan
akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:
1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah
Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang
dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada
pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara
lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan,
akuntabel, dan pa rtisipatif serta harus melalui proses atau lulus
pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian
hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. transparansi . . .













- 3 -
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan
pertanggung jawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang
bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan
yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan agama secara
konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 3A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan
pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di
lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk
pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah,
sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan
undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum
acaranya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk
membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan
keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah
dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah
bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (4) . . .













- 4 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 12A
Ayat (1)
Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih
diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan
agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
betul-betul dapat terjaga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12B
Cukup jelas.
Pasal 12C
Ayat (1)
Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini
meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah
Mahkamah Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12D
Cukup jelas.
Pasal 12E
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat
kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12F . . .













- 5 -
Pasal 12F
Yang dimaksud dengan ”mutasi hakim” dalam ketentuan ini
meliputi promosi dan demosi hakim.
Angka 4
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh
Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama
atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu
yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang
ketat.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 13A
Cukup jelas.
Pasal 13B . . .













- 6 -
Pasal 13B
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan”
adalah Undang-Undang Nomor 22 Ta hun 2004 tentang
Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Angka 10
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 11 . . .













- 7 -
Angka 11
Pasal 21
Ayat (1)
Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hukuman
jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk
tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka
waktu tertentu.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah
kendaraan bermotor roda empat beserta
pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan
seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam
melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan
penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin
persidangan . . .













- 8 -
persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan
keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar
hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau
intervensi dari pihak manapun.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 27
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain”
adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera,
panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita
pengganti, dan pejabat struktural lainnya.
Angka 16
Pasal 38A
Cukup jelas.
Pasal 38B
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .













- 9 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah”
adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah
aliyah (MA), sekolah menengah kejurua n (SMK), dan
madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain
yang sederajat.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 46
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 53
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 60A
Cukup jelas.

Pasal 60B . . .













- 10 -
Pasal 60B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini
termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong.
Pasal 60C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma
termasuk biaya eksekusi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 64A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua
pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis dari Ketua
Mahkamah Agung.
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah Undang-Undang Nomor 14 Ta hun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Angka 24
Pasal 91A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .













- 11 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan negara
bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 91B
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5078


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,




Wisnu Setiawan
sesuai dengan aslinya

Kamis, 08 Maret 2012

duniamenipuku

Dunia yang penuh bayangan indah

Kenikmatan dunia, hanyalah Bayangan semu, seperti telah kami ungkapkan dulu, ketika masih SD, melihat kakak SMP, hebat dst, setelah SMP betapa hebatnya sekolah di SMA dst, setelah SMA hebat dst Kuliyah , betapa enaknya bila sudah kerja, ternyta tidak enak jua.....

Seakan minum miras, itu membuat mereka berada di syurga, namun fakta yang berbicara, telah sering saling terjadi bertengkar meskipun meskipun sesama teman habis meminumnya, banyak sopir bertabrakan sehingga banyak mayat karenanya, ...

Maka sadarlah..............berfikirlah....................

Slogan diatas sering kita dengar, tetapi kadang diri kita sendiri tidak menyadari apa makna dan substansi dari kalimat tersebut. Secara bahasa, hubb al-dunya adalah mencintai harta benda, adapun secara istilah yaitu mencintai harta benda yang diangap mulia, tidak tahu di akhirat menjadi sia-sia . Seiring dengan perkataan ulama:
اَلدُّنْيَا كُلُّ مَا لاَ يَنْفَعُ فِى الأَخِرَةِ
“Dunia adalah sesuatu yang tidak akan membawa manfaat di akhirat”.
Dalam kitabnya: Abyanal Hawaaij : V, Syeh Ahmad Rifa’I menuliskan batasan pengertian hubb al-dunya sebagai berikut :
Hubb al-dunya adalah sikap mencintai kehidupan dunia dengan melalaikan atau mengesampingkan kehidupan di akhirat kelak. Perwujudan yang menonjol dari sifat ini adalah sikap mencintai harta benda dengan melupakan kesadaran bahwa harta benda tidak akan bermanfaat di alam akhirat. Sikap mencintai dunia cenderung menjadi penyebab timbulnya kesalahan dan sikap melupakan Allah, sebagaimana dalam kitab beliau yang lain dijelaskan: Orang yang cinta dunia (harta) menjadi sebab banyak kesalahan karena menjadi sebab banyak lupa kepada Allah SWT . Penjelasan Syeh Ahmad Rifa’I ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :
حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ
" Cinta dunia adalah pangkal segala malapetaka "
Penjelasan mengenai makalah di atas, sayangnya seringkali tanpa sadar masih kita amalkan. Nah, bahwa sumber malapetaka di negeri ini bermuara kepada cinta dunia yang berlebihan, termasuk dalam soal korupsi (corruption) ini. Jadi, karena kedua persoalan di kepentingan politik dan ekonomi saja, melainkan kepentingan duniawi sudah masuk mempengaruhi akal fikirannya. Sebagai contoh kalau ada orang berkelahi, coba cari sumbernya, tentu kepentingan. Orang Islam dengan orang Islam berkelahi, itu tidak mungkin berebut surga, tapi sumbernya adalah kepentingan.
Kita semua, dari para ulama pendahulu kita diajarkan bahwa dunia ini hanya sekedar wasilah, bukan ghayah (tujuan). Bahwa hidup di dunia ini ibarat sekedar singgah untuk minum. Kalau dalam fikirannya membawa satu keyakinan bahwa segalanya dunia, al-Quran dibaca beribu kali itu pun tidak akan berpengaruh, apalagi al-Quran hanya dagingnya saja (difahami sebagai simbolik saja). Dzikir atau istighatsah, Mujahadah tidak akan ada gunanya kalau cuma daging saja. Karena itu, seperti apa yang kita ketahui, bahwa sumber dari segala sumber itu adalah konsep dunianya kita sudah berubah jauh. Di bawah sadar, diam-diam kita sudah tidak lagi menganggap dunia sebagai perantara/wasilah, tetapi sebagai tujuan. Jadi, karena orientasi inilah korupsi terjadi. Karena itu, kalau ada kesempatan, walaupun tidak ada niat, tidak akan terjadi, dan niat ini, melalui orientasi niat dia semata terhadap dunia.
Dan memang, penyakit cinta dunia (hubb al-dunya) itulah salah satu sumber kehancuran utama umat Islam. Rasulullah saw bersabda: “Apabila umatku sudah mengagungkan dunia maka akan dicabutlah kehebatan Islam; dan apabila mereka meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, maka akan diharamkan keberkahan wahyu; dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah.” (HR Hakim dan Tirmidzi).
Orientasi dunia ini dipertebal dengan orientasi yang begitu simbolik atas keberagaman kita. Terlihat situasi sekarang yang berkembang adalah bahwa kita beragama lebih bersifat simbolik, atau tidak substansial. Bahasa simbolik itu kita katakan ‘daging’. Semua ini bagian kecil saja dari hal yang meliputi problem kita tentang korupsi.
Tampaknya, keberagaman kita sudah jatuh pada yang sifatnya daging-daging saja. Saat ini, saya kira kita menyaksikan orang jihad fi sabilillah untuk mengegolkan pelajaran agama dimasukkan dalam sekolah-sekolah formal, mulai TK sampai perguruan tinggi.
Tetapi, mereka sama sekali tidak melihat pelajarannya itu seperti apa. Padahal, ujiannya hanya seperti berapakah rukun shalat? Kalau jawaban angkanya benar, lulus begitu saja, entah soal paham makna shalat atau tidak, tidak menjadi masalah. Jadi, daging semua. Sekarang ini, substansial/ruh itu sudah semakin jauh, karena kita sudah ke daging dan daging. Jadi, kalau kita ingin mengembangkan gerakan anti korupsi, kita tidak boleh terjebak pada gerakan anti korupsi yang sifatnya ‘daging’nya saja. Sejak awal, kita juga harus mulai melihat dari akarnya, hingga menghentikan korupsi waktu dan lain sebagainya.
Melihat kondisi yang sudah carut marut demikian, seringkali kita hanya bisa menaruh harapan pada yang muda.
Memang, harapan kita tinggal anak-anak muda dan para calon ulama-ulama yang muda juga. Kita ini sudah jauh dari nilai-nilai kita sendiri. Bagaimana kita mau melawan kebusukan-kebusukan dan semua yang korupsi, kalau kita sendiri tidak tahu bahwa kita ini busuk atau tidak? Jadi, harapan memang pada yang muda. Karena, yang muda-muda ini relatif belum tercemari model pendidikan hubb al-dunya itu dan masih dapat menjaga diri mereka. Merekalah kini memang yang mengerti ‘aturan’ itu, juga yang sebenarnya faham al Quran.
Selain modal sikap ‘tidak serba dunia’ ini, penting pula mereka yang muda ini faham juga masalahnya, asal-usul korupsi itu apa, dan kalau kita mau melawan dengan model seperti apa.
Sebagaimana Al-Quran menjelaskan :
....... وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ (2) اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ .......
2. …….. Dan kecelakaan bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih,
3. (yaitu) orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia dari pada kehidupan akhirat,…….
Dalam surah lain juga di sebutkan:
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ صَارَ النَّبَاتُ هَشِيْمًا يَابِسًا مُتَفَرِّقًا تَذْرُوْهُ تَنْشِيْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْئٍ مُّقْتَدِرًا
45. Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dalam hadits nabi di katakan:
إِنَّ اللهَ يَعْطِى الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْأَخِرَةِ , وَلَا يَعْطِى الْأَخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا
Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT memberikan kenikmatan duniawi ini untuk melakukan perbuatan yang bisa membawa manfaat di akhirat(niat ikhlas menggapai ridlo-Nya), dan tidak akan diberikan pahala akhirat apabila perbuatan yang kita lakukan karena dunia (mengharap kepada selain Allah SWT)”
Dalam surat Al-‘Ankabut ayat 64 diuraikan:
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَّإِنَّ الدَّارَ اْلأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
64. Dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
Manusia di akhir zaman sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW ibarat buih yang terapung dalam air. Jumlahnya yang banyak akan tetapi kualitasnya rendah. Manusia lemah kerana kelemahan jiwa mereka lantaran dibelenggu dua penyakit iaitu hubbu al-dunya (cintakan dunia) dan karahiyah al-maut (bencikan mati).
Apabila rasa cinta terhadap dunia merajai hati, apa jua tindak-tanduk yang dibuat hanya bertujuan keuntungan dunia yang fana semata-mata. Manusia menjadi silau dengan keindahan dan kemewahan dunia yang sementara. Islam diukur berasaskan material. Nilai keikhlasan dan daya juang makin terkikis dalam diri. Segala kerja dakwah yang disumbangkan karena mengharap pujian atau mengharapkan kenaikan pangkat.
Tiada lagi timbul kesedaran dalam diri bahwa tugas dakwah adalah amanah dan kewajiban yang akan dipersoalkan di hadapan Allah kelak, baik ditunaikan atau diabaikan?Sanggupkah kita memberikan jawaban kepada Allah Yang MahaKuasa di hari akhirat, bahwa kita tidak dapat menunaikan amanah itu kerana tiada balasan uang ringgit? Sanggupkah?
Kerana cintakan dunia, manusia meminggirkan hukum.Harta diburu tanpa melihat halal atau haramnya.Tidak peduli rezeki barokah atau tidak, yang penting kemauan dan nafsu dapat terpenuhi.
Bencikan kematian? Mengapa harus takut? Ia pasti datang menjemput kita.Usah kita menjadi seperti sebagian kaum Yahudi yang tidak pernah bercita-cita untuk mati malah memohon supaya dihidupkan lebih lama lagi kerana mereka risau tentang pembalasan Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan :
“Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya, Dengan sebab dosa-dosa Yang telah mereka lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang Yang zalim itu.”(Al-Baqarah : ayat 95).
Untuk apa memohon dipanjangkan usia andai sekadar untuk dipenuhi dengan maksiat dan kejahatan semata yang bakal mengundang kemurkaan Allah? Biarlah usia kita singkat, namun hidup kita penuh limpahan kasih sayang-Nya.
Penghujung kepada kehidupan dunia adalah kiamat. Kiamat harus diyakini. Terlalu banyak surah-surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan persoalan kiamat, seperti Surah As-Sa’ah, Al-Qariah, Al-Haqqah, Al-Zalzalah dan sebagainya. Tidak cukup dengan penerangan di dalam Al-Quran, kajian astronomi turut membenarkan kandungan Al-Quran berhubung hakikat kiamat ini melalui teori bahawa semua benda pasti akan binasa. Tiada satu pun yang kekal, segalanya akan rusak dan musnah. Ini semua adalah Pertanda alam juga cukup untuk menguatkan keyakinan tentang adanya kiamat. Peristiwa tsunami, gempa bumi, banjir, tragedi tanah runtuh dan sebagainya menjadi sebagian alamat untuk kita fikirkan tentang kiamat pasti akan terjadi.
Usah bertangguh. Bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat dan serahkan segalanya kepada Allah :
“Wahai orang-orang Yang beriman! bertaubatlah kamu kepada Allah Dengan ” taubat Nasuha”, Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke Dalam syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang Yang beriman bersama-sama dengannya; cahaya (iman dan amal soleh) mereka, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka (semasa mereka berjalan); mereka berkata (ketika orang-orang munafik meraba-raba Dalam gelap-gelita): “Wahai Tuhan kami! sempurnakanlah bagi Kami cahaya kami, dan Limpahkanlah keampunan kepada kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”.(Surah At-Tahriim : ayat 8 )
Tingkatkan pelaburan amalan kita untuk dituai di alam akhirat.Kuatkan mujahadah menepis segala godaan dan bisikan syaitan yang cuba menjerumuskan kita ke lembah kehinaan. Supaya kehidupan kita di dunia ini, akan membawa manfaat esok di akhirat kelak. Sebagai pengakhir mari kita hayati firman Allah SWT dalam Surah Asy-Syu’ara’ 87-88 dan 89 :
وَلاَ تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ (86) يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ (87) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (89)
“Dan janganlah Engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun, kecuali orang-orang yang menghadap kepada-Nya dengan hati yang bersih (lurus) “.
Ibnu Dahlan El-Madary
Alam Meduri, Pexal :06122011:05.00PM
Sholli ‘Alaa Muhammad Wa Aalihi

Selasa, 21 Februari 2012

hukumria

hukumria

susahnya menjadi orang sadar hukum...

JANGAN ALERGI MEMANGGIL ”PAK” ATAU ”BU”

Rasanya para insan media baik cetak maupun elektronik, merasa bangga dalam medianya dengan memanggil seseorang tanpa ”pak” atau ”bapak”, ”bu” atau ”ibu”, saudara, abang dst, seperti cukup Soeharto, Habibi, SBY, tanpa ”pak”, Ani, Mega, Tutut, tanpa ”bu” dsb. Padahal guru-guru kita dan orang-orang tua kita tidak gampang dalam menanamkan tatakrama kepada anak-anak kita, untuk menghormati kepada yang tua dan menyayangi kepada yang lebih muda dengan cara antara lain dengan memanggil kepada orang lain : bapak untuk yang seusia (selevel) bapak kita, ibu untuk selevel ibu kita, kakak atau adik untuk selevel kakak atau adik kita , saudara dalam level yang sama dsb.

Saya rasa memanggil seseorang di media tidak harus alergi dengan dengan diikuti ”pak” atau ”bu” ”bang” dsb. Apalagi yang dimaksud itu adalah untuk orang yang pantas dihormati, karena kita termasuk orang ketimuran dan bagi orang islam untuk menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda itu ada dasar hukumnya (Al-hadis).

Kamis, 19 Januari 2012

SUUUUAAAAAP

susahnya menjadi orang sadar hukum!tapi enak jika sadar इतु

Suapa sudah membudaya

Rasanya hidup di negara sendiri menjadi beban dan terasa sempit, padahal aku tak berbuat apapun yang merubah kondisi saat ini. Tanya saja dirimu, kenapa dan mengapa harus kita, harus anak-anak kita yang menanggung beban. Inilah negara yang kata orang surga dunia, tapi hanya sebatas ‘kata orang’.

Suap bukan hanya untuk anak kecil

Telah berbulan bulan kita telah lelah mendengar berita kasus suap yang bertubi tubi hingga tiada penyelesaian dan akhir yang memalukan. Siapa salah? Bukan salahku dan anak-anakku, tanya diri Anda sendiri yang sudah tahu tanpa perlu panjang lebar menjelaskannya. Ah, ini kan hanya tulisan apalagi terlihat seperti bentuk protes terhadap pemerintah. Tidak juga, bahkan saya juga kesal dengan mereka yang menyebut dirinya ‘bukan PNS‘ tapi kelakuan tak jauh beda dengan realita kasus suap.

Suap Aku
Tak di ucapkan tapi seperti mengatakan, ini biasa dan Anda akan terbiasa. Oh, begitukah? Ya, kami yang memiliki penghasilan berkecukupan hingga keadaan yang menggoda kami agar di suap. Tak hanya dalam merekrut karyawan, bahkan hal kecil sekalipun seperti satpam yang tak akan membuka pintu gerbang sebelum supir truk memberi suap.

Apakah Anda memiliki anak kecil yang masih polos dan lugu? Terkadang dengan tanpa sengaja memberinya sebatang coklat untuk menyimpan rahasia, ini juga suap tapi bukan kasus suap. Atau kakak Anda tahu rahasia kecil yang tak patut diketahui orang tua hingga harus membelikannya handphone? Suap tak mengenal pangkat, martabat, dan tempat. Suap ada dimana mana dan bahkan Anda tak menyadarinya ketika harus memberikan kepada adik dan pembantu di rumah pacar Anda :mrgreen:

Suap Atau Hadiah
Membedakan antara suap dan hadiah bagi saya cukup sulit. Ketika diberi
hadiah oleh seseorang yang benar-benar mengharapkan bantuan Anda, terasa sulitkah menolaknya dengan atas nama hadiah? Ini bukan suap dan diterima dengan harapan adanya balasan yang menyenangkan. Bagaimana menurut Anda? Jangan hanya bicara, bersuara selayaknya kita bersih padahal suap itu tak sadar kita lakukan sehari hari. Atau malah suara yang dilontarkan kepada pemerintah hasil dari suap atau mengharap suap?

Ini bukan protes, ini bukan keluhan yang menuntut bayaran saat mengurus KTP. Ini hanya cermin yang selayaknya kita pandang, bahwa suap sudah menjadi kebiasaan sehari hari.

Rabu, 18 Januari 2012

ADVOKAD

LEMBAGA ADVOKAD HARUS 1 ATAP

Kami heran kenapa para Advokad tidak bisa satu atap .? Semestinya tirulah setruktur di MA itu. Jadi ada Ketua Mahkamah Agung (KMA), Wakil, Tuada dsb.

Dengan lahirnya UU. Advokad No. 18 tahun 2003, diamanatkan oleh UU. diberi waktu 2 tahun, harus mempunyai wadah yang satu atap tidak seperti saat ini. Seharusnya lembaga yang ada seperti Peradi, KAI, Advokad Syari’ah, dsb. Bermusyawarah memilih siapa yang menjadi pucuk pimpinan seperti KMA, yang lainnya tetap, boleh eksis, siapa Ketua muda wakil dari Peradi, Ketua Muda dari KAI. Dll.(vide pasal 32 UU.tersebut).

Semoga tulisan yang sederhana ini ada manfaatnya। Amin।

(SYDHS

Kamis, 29 Desember 2011

kedokteran

Praktek kedokteran dilakukan oleh para profesional kedokteran–lazimnya dokter dan kelompok profesi kedokteran lainnya yang meliputi perawat atau ahli farmasi. Berdasarkan sejarah, hanya dokterlah yang dianggap mempraktekkan ilmu kedokteran secara harfiah, dibandingkan dengan profesi-profesi perawatan kesehatan terkait. Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari sekelompok orang yang dididik secara formal dan diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran. Di berbagai negara dan wilayah hukum, terdapat batasan hukum atas siapa yang berhak mempraktekkan ilmu kedokteran atau bidang kesehatan terkait.

Ilmu kedokteran umumnya dianggap memiliki berbagai cabang spesialis, dari pediatri (ilmu kesehatan anak), ginekologi (ilmu penyakit pada wanita), neurologi (ilmu penyakit saraf), hingga melingkupi bidang lainnya seperti kedokteran olahraga, dan kesehatan masyarakat.

Sistem kedokteran dan praktek perawatan kesehatan telah berkembang dalam berbagai masyarakat manusia sedikitnya sejak awal sejarah tercatatnya manusia. Sistem-sistem ini telah berkembang dalam berbagai cara dan berbagai budaya serta daerah yang berbeda. Yang dimaksud dengan ilmu kedokteran modern pada umumnya adalah tradisi kedokteran yang berkembang di dunia Barat sejak awal zaman modern. Berbagai tindakan pengobatan dan kesehatan tradisional masih dipraktekkan di seluruh dunia, di mana sebagian besar dianggap terpisah dan berbeda dari kedokteran Barat, yang juga disebut biomedis atau tradisi Hippokrates. Sistem ilmu kedokteran yang paling berkembang selain sistem Barat adalah tradisi Ayurveda dari India dan pengobatan tradisional Tionghoa. Berbagai tradisi perawatan kesehatan non konvensional juga dikembangkan di dunia Barat yang berbeda dari ilmu kedokteran pada umumnya. Di berbagai tempat, sistem kedokteran Barat seringkali dipraktekkan bersama-sama dengan sistem kedokteran tradisional setempat atau sistem kedokteran lainnya, meskipun juga dianggap saling bersaing atau bahkan bertentangan.

Kedokteran veteriner atau yang lazim disebut kedokteran hewan adalah praktek kesehatan yang dikhususkan untuk spesies hewan lainnya.

[sunting] Sejarah kedokteran

Seorang dokter sedang merawat pasiennya. Museum Louvre, Paris, Perancis.

fatimah

Fatimah nikah (putri nabi)
Ketika Nabi Muhammad shalallahu `alaihi wa sallam menikah kan Fatimah radiallahu `anha dengan Ali bin Abi Thalib radiallahu `anhu, beliau mengundang Abu Bakar, Umar dan Usamah untuk membawakan "persiapan" Fatimah Radiallahu ‘Anha.Mereka bertanya-tanya, apa gerangan yang dipersiapkan Rasulullah shalallahu `alaihi wa sallam untuk putri terkasih dan keponakan tersayangnya itu? Ternyata bekalnya cuma penggilingan gandum, kulit binatang yang disamak, kendi, dan sebuah piring.
Mengetahui hal itu, Abu Bakar menangis. "Ya Rasulullah. Inikah persiapan untuk Fatimah?" tanya Abu Bakar terguguk. Nabi Muhammad shalallahu `alaihi wa sallam pun menenangkannya, "Wahai Abu Bakar. Ini sudah cukup bagi orang yang berada di dunia."Fatimah radiallahu `anha, sang pengantin itu, kemudian keluar rumah dengan memakai pakaian yang cukup bagus, tapi ada 12 tambalannya. Tak ada perhiasan, apalagi pernik-pernik mahal.Setelah menikah, Fatimah senantiasa menggiling gandum dengan tangannya, membaca Alquran dengan lidahnya, menafsirkan kitab suci dengan hatinya,dan menangis dengan matanya.Itulah sebagian kemuliaaan dari Fatimah.
Ada ribuan atau jutaan Fatimahyang telah menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Dari mereka kelak lahir ulama-ulama ulung yang menjadi guru dan rujukan seluruh imam, termasuk Imam Maliki,Hanafi, Syafi’i, dan Hambali.
Bagaimana gadis sekarang? Mereka, memang tak lagi menggiling gandum,tapi menekan tuts-tuts komputer. Tapi bagaimana lidah, hati, dan matanya?Bulan lalu, ada seorang gadis di Bekasi, yang nyaris mati karena bunuh diri.
Rupanya ia minta dinikahkan dengan pujaan hatinya dengan pesta meriah.Karena ayahnya tak mau, dia pun nekat bunuh diri dengan minum Baygon.Untung jiwanya terselamatkan. Seandainya saja tak terselamatkan, naudzubillah min dzalik! Allah mengharamkan surga untuk orang yang mati bunuh diri.
Si gadis tadi rupanya menjadikan kemewahan pernikahannya sebagai sebuahprinsip hidup yang tak bisa dilanggar. Sayang, gadis malang itu mungkinbelum menghayati cara Rasulullah menikahkan putrinya.
Pesta pernikahanputri Rasulullah itu menggambarkan kepada kita, betapa kesederhanaan telahmenjadi "darah daging" kehidupan Nabi yang mulia. Bahkan ketika "pestapernikahan" putrinya, yang selayaknya diadakan dengan meriah, Muhammad tetap menunjukkan kesederhanaan.
Bagi Rasulullah, membuat pesta besar untuk pernikahan putrinya bukanlahhal sulit. Tapi, sebagai manusia agung yang suci, "kemegahan" pestapernikahan putrinya, bukan ditunjukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi.
Rasul justru menunjukkan "kemegahan" kesederhanaan dan "kemegahan" sifat qanaah,yang merupakan kekayaan hakiki. Rasululllah bersabda, "Kekayaan yang sejati adalah kekayaan iman, yang tecermin dalam sifat qanaah".
Iman, kesederhanaan, dan qanaah adalah suatu yang tak bisa dipisahkan.Seorang beriman, tercermin dari kesederhanaan hidupnya dan kesederhanaan itu tercermin dari sifatnya yang qanaah. Qanaah adalah sebuah sikap yangmenerima ketentuan Allah dengan sabar; dan menarik diri dari kecintaanpada dunia. Rasulullah bersabda, "Qanaah adalah harta yang tak akan hilangdan tabungan yang tak akan lenyap."
Wallahu ‘alam bish-shawab

Rabu, 21 Desember 2011

qisas

a. hukuman qishas

Dalam ajaran Islam, Allah telah mengatur qishas dengan menghukum mati bagi pelaku pembunuhan sengaja berencana, untuk balasan dan peringatan bagi masyarakat yang lainnya, untuk ikut menjaga ketertiban umum dan menjaga stabilitas keamanan. Pada Alqur'an Surat Albaqarah ayat 178 di sebutkan sebagai berikut:

ياأيها الذ ين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ف شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان

ذ لك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم(178)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita,. Maka barang siapa (yang mendapat ampunan) mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ampunan) membayar (diat) kepada pemberi ampunan dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yan melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Surat Al-baqarah ayat 178) 1

Dalam hukum pidana Islam dari segi jenisnya pembunuhan ada tiga macam, yaitu :

1. pembunuhan sengaja,

1. Pembunuhan mirip sengaja,

2. pembunuhan salah.

Pembunuhan sengaja hukumannya adalah hukum mati, apabila wali si terbunuh tidak memaafkannya, meskipun memafkanya si pembunuh masih ada hukuman diat berat. Sedangkan pembunuhan mirip sengaja hukumanya diyat yang diberatkan, yakni 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi dan 2000 ekor kambing bagi pemilik kambing. Sedangkan pembunuhan salah yakni pembunuh sama sekali tak berniat membunuh tetapi akibat dari ulahnya, maka dia dikenai hukuman diat ringan. Kemudian diat denda itu untuk siapa? Tentu saja untuk wali si terbunuh, bukan untuk pemerintah, namun jika wali sudah tiada lagi tentu bagi negara untuk kepentingan umum. (Terjemah Fikih Sunnah jlid 10, oleh M.Nabhan Husaiein)

Dalam pasal 340 KUHP disebutkan sebagai berikut: " Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Dari kandungan pasal tersebut cukup jelas, namun yang perlu disinggung peranan wali korban dalam KUHP tidak ada pengaruhnya atas sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan tersebut. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam (HPI) peranan wali sangat menentukan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, sanksi pidana mati bisa terjadi atau justru ditiadakannya, tergantung kesepakatan walinya.

Apakah hukuman mati melanggar HAM? bukankah hukuman mati itu di tujukan (fokus) terhadap orang telah membunuh orang lain dengan rencana, apakah orang telah membunuh itu tidak melanggar HAM? Kalau takut dihukum mati kenapa ia membunuh orang lain? jadi sudah wajar orang tersebut menerima balasan yang setimpal pula atau bisa dikategorikan adil, agar menjadi pelajaran bagi calon para pembunuh, agar dengan tidak seenaknya membunuh orang lain. Apabila ada sesorang terbukti sebagai pembunuh berencana lalu tidak diganjar sanksi yang setimpal, misalnya diganti dengan sanksi pidana seumur hidup atau yang lainnya, dengan alasan memberi kesempatan agar ia berbuat baik dan lain-lain, justru itu tidak adil sama artinya melindungi penjahat dan mengabaikan yang baik. Seperti kasus Irfan yang telah menghabisi nyawa isterinya dan seorang hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (M.Taufik) beberapa bulan yang lalu, Pengadilan Militer telah memvonis Irfan dengan pidana mati, apakah sanksi hukuman demikian di anggap melanggar HAM.1

Di Iran, eksekusi hukuman mati dilakasanakan di depan masjid secara terbuka untuk umum, ia di gantung bahkan keluarga korban pembunuhan diperbolehkan balas dendam, boleh mukul, boleh membacoknya, memang rasanya sangat kejam. Namun di Indonesia eksekusi hukuman mati dilakukan secara tersembunyi pada waktu malam hari dan dihadapan regu tembak. Dalam hal eksekusi hukuman mati untuk Indonesia yang kita cinta ini kiranya perlu diperhalus lagi teknisnya, mungkin seperti di suntik mati (eutanasia), atau apa saja yang nampak tidak begitu kejam, tetapi hukuman mati harus tetap dipertahankan di Indonesia ini serta eksekusinya harus di depan umum supaya diketahui masyarakat umum untuk pelajaran umum, kalau berbuat membunuh begitulah hukumannya, tentunya dengan harapan calon pembunuh akan penuh

___________

1. Harian Surya, 3 Maret 2006.

berhati-hati.

Di Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika, menjalankan hukuman mati dengan alasan karena hukuman mati merupakan cara yang baik untuk memberantas kejahatan dan mengecilkan tindakan kejahatan. Alasan seperti tersebut sama saja sebagaimana alasan-alasan yang di kemukakan oleh para ahli hukum (fuqaha') dari kalangan orang muslim. (Baca: Asas-Asas Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Hanafi, MA. h. 222).

b. Hukuman Zina

Dalam pasal 284 (1) KUHP diancam pidana penjara paling lama 9 bulan; 1(a). Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW. Berlaku baginya. 1(b). Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina.

Sanksi pidana bagi pezina bujangan, menurut surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا

رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ

عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(2

Artinya: Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera/pukul. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan

hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaa hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.

Sanksi pidana pelaku zina bagi yang pernah bersuami isteri:

Hadis nabi SAW yang berbunyi:

الشيخ وا الشيخة اذا ز نيا فا رجمو هما البتة بما قضيا من الذ ة

Artinya: Orang yang sudah berumur, baik lelaki maupun perempuan, jika dia berzina, maka rajamlah mereka sampai mati sebagai imbalan dari kelezatannya yang telah dicicipinya. (Fiqh Sunnah J.9 h. 102)

Rumusan materi dan pengertian Zina, dalam KUHP itu harus direvisi, terutama yang materi zina bagi Orang sudah pernah bersuami isteri (zina muhshan) dengan yang belum pernah bersuami isteri (ghairu muhshan), ancaman pidananya harus dibedakan . Adapun sanksi pidana zina muhshan dalam hukum pidana Islam adalah di rajam sampai mati, tentunya ada persyaratan tertentu, sedangkan bagi zina ghairu muhshan sanksi pidanya adalah di dera / dipukul 100 kali, lalu di asingkan ke luar kota dalam perjalanan orang boleh menqasar sholat (81 KM).

Mengapa sanksi hukuman pelaku zina dalam hukum Islam begitu menyeramkan jika dibanding hukum yang lainnya ? Karena dengan perzinaan dampaknya sangat sangat luar biasa, bisa menimbulkan kerusakan yang besar, menghancurkan peradaban, menularkan beberapa penyakit seperti HIV, syphilis, gonorho dansebagainya, merupakan salah satu penyebab terjadinya pembunuhan, menimbulkan broken home, menimbulkan aib keluarga, mengganggu perkembangan psikis anak keturunannya, mempersamakan dirinya dengan binatang, tindakan semacam ini wajarnya perbuatan binatang , bukan manusia yang mulia dan lain-lain.

Suatu fenomena apabila ketentuan sanksi zina dimasukkan ke dalam hukum nasional kita entah dibungkus dengan peraturan hukum apa namanya, mungkin banyak nyawa yang hilang , karena begitu banyak orang Indonesia yang melakukan perzinaan. Sedang jika pelaku zina masih bujangan hukumannya di dera atau dicambuk 100 kali. Hal ini kiranya akan membuat bergetar bagi para anak baru gede (ABG) Indonesia yang akan berbuat perzinaan , sehingga moral bangsa Indonesia akan di huni oleh penduduk yang bermoral budi luhur.

Apabila dibandingkan sanksi pidana antara KUHP dengan Hukum pidana Islam, Jauh lebih berat Hukum pidana Islam, sehingga dimungkinkan akan menjerakan kepada pelaku dan pelajaran bagi calon pezina yang lainnya. Dengan demikian pasal seperti yang terurai pada KUHP tentang zina, sudah seharusnya direvisi meskipun tidak persis seperti aturan dalam pidana zina dalam islam , namun harus diperberat ancaman penjaranya misal seumur hidup atau 10 tahun ke atas.

c. Hukuman Pencurian

Dalam ajaran Islam harta milik sangat dilindungi karena

merupakan bahan pokok untuk hidup. Hak milik individu harus dilindungi agar pemiliknya merasa aman. Demikian juga tidak dihalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalil apapun. Islam telah jelas mengharamkan mencuri, mengghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, suap dan sebaginya.

Dalam Islam perbuatan mencuri, sanksi hukumannya sangat berat, yaitu dipotong tangan atas perbuatannya. Tangan yang mencuri ibarat tangan yang sakit kronis tak bisa diobati , maka harus diamputasi atau di potong supaya tidak menular anggota yang lain dan menular orang lain. Pengorbanan salah satu organ tubuh bertujuan menjaga keselamatan jiwa, hal ini sekiranya dapat diterima oleh akal sehat dan harta orang lain dapat terlindunginya.

Dalam kaitan ini dicantumkan Al-Qur'an Surat Almaidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(38)

Artinya:

"Pria yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Alla. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

d. Minuman Keras

Ada dua macam perbuatan yang saling erat ikut-mengikuti, yaitu minum minuman keras dan berjudi. Dari zaman jahiliyah hingga kini masih semarak dilakukan oleh manusia dari berbagai kalangan. Dua hal itu sudah nyata dampak negatifnya bagi kehidupan umat yang masih mencintai kemajuan segala bidang. Sudah terlalu banyak contoh kemadlaratan yang berakibat dari dua hal itu. Maka Islam melarangnya sperti dalam Alqur'an surat Albaqarah ayat 218 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.

Mengenai sanksi pidananya rasulullah SAW. Bersabda dalam Alhadis yang perowinya Muslim terjemahnya sebagai berikut:

Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan,A bubakar juga emapat puluh kali puklulan dan Umar menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali) adalah yang lebih disukai.

Dengan demikian itulah suatu kontributor bahan hukum yang paling afdlal, bagi Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, maka para pihak yang terkait dan yang berwenang sudilah kiranya untuk membuat hukum nasional, dan hal tersebut sebagai bahan pertimbanagn dan masukan yang berharga. Tentu saja yang utama lembaga yang berwenang membuat hukum nasional adalah Legislatif bersama Eksekutif, dan Pengadilan lewat yurisprodensinya.

Suatu hal yang harus dihayati oleh masyarakat Indonesia yang berpenduk mayoritas beragama islam, kebenaran ajaran Islam itu adalah hakiki, sedangkan kebenaran yang disandarkan dari ratio belaka bersifat nisbi. Oleh karena itu berbahagialah sebagai anak bangsa, apabila atas nama bangsa yang berdasarkan Pancasila dan berpenduduk prularitas agamanya, tetapi banyak materi hukum yang dipakai bersumber dari nilai hukum islam.

Tindakan yang dikenai sanksi hukuman Hadd, sebagaimana disebut di atas dengan sebutan Jaraaimul Huduud yaitu:

a. Meminum khamer (minuman keras) dan berjudi

ancaman pidana minuman keras, termasuk didalamnya berjudi dan narkoba, dalam pidana Islam di cambuk 40 kali, ini kiranya dapat pula dimasukkan KUHP baru, mengingat sudah merajalela dan merusak moral generasi penerus bangsa

b. Melakukan perzinaan

Ancaman pidana bagi pelaku zina, Muhshon (sudah bersuami istri melakukan zina) dalam pidana islam di rajam sampai mati, dan tak peduli dilakukan suka sama suka atau tidak, Sedang Ghairu muhshan ( bujangan melakukan zina), hukuman di dera 100 kali dan terus di buang ke Luar negeri). Kiranya hukuman semacam ini perlu diambil rohnya saja dalam artian tidak persis seperti itu, namun setara dengan itu dan sekiranya dapat menjerakan kepada para pelaku dan calon pelaku.

c. Qadzaf

Pengertian Qodzaf: yaitu menuduh zina, hukumannya 80 dera. Syarat-syaratnya :

1. Qadif (penuduh); Berakal, dewasa, tanpa dipaksa;

2. Maqduf (yang dituduh): berakal, dewasa islam merdeka,

belum pernah zina dan menjauhi zina;

2.Maqduf bih ( suatu kalimat yang dipergunakan untuk menuduh

zina). Misalnya hai pelacur, hai pezina, dan atu dengan sindiran.

Had qadaf bisa gugur apabila, si penuduh dapat mendatangkan 4 orang saksi yang langsung melihatnya.

d. Melakukan Pencurian

Ancaman pidana pencurian, termasuk korupsi karena pada hakekatnya koruptor juga pencuri, dalam pidana islam dipotong tangan kanan, jika mencuri lagi potong kaki kiri, jika mencuri lagi tangan kiri, dan jika masih mencuri lagi potong kaki kiri, hal ini kiranya dapat dijalankan atau dapat dimasukkan dalam KUHP baru. Dalam Islam persyaratan hukuman tersebut: 1. Pelaku cakap hukum, 2. barangnya ada 1 nishab ¼ dinar = 41/2 gram emas , 3. barang pada tempat yang layak.

e. Hirabah

Pengertian hirabah, yakni gerombolan pengacau keamananan yang bersenjata di daerah Islam. Hukumannya dibunuh dan disalip serta dipotong tangan dan kakinya.Hal ini syaratnya 1. pelaku cakap bertindak hukum, 2. Pelaku membawa senjata, 3. pelaku pada lokasi jauh dari keramaian, 4. Secara terang-terangan.

Dalam Kitab Ta'zir, yang tulis oleh Dr. Abdullah Aziz Amir, halaman 31, tidak ada istilah Hirabah, tetapi yang ada istilah Baghyu jamaknya Bughat: yakni golongan yang keluar dari jamaah atau melawan pemimpin jamaah atau pemerintah yang sah. Kiranya yang termasuk kategori sub ini seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka), PM (Papua Merdeka), dan tindakan sparatis yang lainnya yang mengancam dan melawan negara dan pemerintahan yang sah.

f. Riddah

Pengertian riddah adalah keluar dari agama Islam, dalam Islam ancaman pidana riddah adalah di bunuh. Dalam sub ini rasanya terlalu berat untuk dikontribusikan dalam system hukum nasional yang berdasar Pancasila.

g. Homoseks

Dalam hal ini ancaman hukumannya ada 3 pendapat:1. Dibunuh meskipun bujangan. 2. Dipersamakan Zina, 3. di takzir. Materi ini kiranya tak bisa dimasukkan kepada hukum nasional karena sulit penerapannya.

h. Lesbian

Dalam pidana Islam sanksi pidananya dita'zir, karena perbuatan tersebut haram, tidak etis, bertentangan dengan norma agama dan susila.

i. Onani

Perbuatan semacam ini para ahli fikih berbeda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang memubahkannya. Oleh karena itu sanksi pidanya semacam ta'zir ringan. (Terjemah fikih sunnah jlid 9, h. 137)

Tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau anggota badan, menderita berupa luka, patah organ tubuh, sebagaimana tersebut di atas dengan sebutan (jaraimul Qishaas) ada dua macam yaitu :

a. Qishas jiwa

Dalam ajaran Islam, Allah telah mengatur tentang qishas dengan menghukum mati bagi pelaku pembunuhan sengaja berencana, untuk balasan dan peringatan bagi masyarakat yang lainnya, agar supaya turut menjaga ketertiban umum dan menjaga stabilitas keamanan, sebagaimana diatur dalam Alqur'an Surat Albaqarah ayat 178. Dalam hukum pidana Islam dari segi jenisnya pembunuhan ada tiga macam, yaitu : 1).pembunuhan sengaja, 2).Pembunuhan mirip sengaja, 3). pembunuhan salah.

Melakukan pembunuhan sengaja hukumannya adalah pidana mati, apabila wali si terbunuh tidak memaafkannya, meskipun memafkanya si pembunuh masih ada hukuman diat berat. Sedangkan pembunuhan mirip sengaja hukumanya diyat yang diberatkan, yakni 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi dan 2000 ekor kambing bagi pemilik kambing. Sedangkan pembunuhan salah yakni pembunuh sama sekali tak berniat membunuh tetapi akibat dari ulahnya, maka dia dikenai hukuman diat ringan. Kemudian diat denda itu untuk siapa? Tentu saja untuk wali si terbunuh, bukan untuk pemerintah, namun jika wali sudah tiada lagi tentu bagi negara untuk kepentingan umum.

b. Qishas non jiwa (anggota tubuh)

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45 telah mengatur qisha non jiwa sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ:45

Artinya: "Dan kami (Allah) telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim" (Almaidah ayat 45)

Dari kandungan ayat tersebut cukuplah jelas, namun demikian jika kandungan ayat itu diterapkan di Indonesia kiranya cukup sulit. Hal ini kiranya tergantung para pihak yang berwenang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Peraturan Hukum Pidana Islam

Para fakar fikih sudah sepakat bahwa sumber-sumber Hukum Pidana Islam

pada umumnya ada empat macam, yakni Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Di samping empat macam sumber tadi masih ada yang lainnya, namun masih menjadi perdebatan para ahli fikih, yaitu: istihsan (menganggap baik), istishhab (mencari sesuatu yang ada hubungannya), maslahah mursalah ( perbuatan yang mendatangkan kebaikan yang besar), Syar'un man qablana (syari'at yang di bawa rasul sebelum nabi Muhammad SAW), 'urf (kebiasaan), saddu dzari'ah ( penghalang jalan harus dihilangkan), fatwa sahabat (petunjuk dari sahabat nabi SAW.).

Uraian singkat mengenai sumber hukum yang telah disepakati oleh para

fakar fikih yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an disebut juga Al-Kitab, yaitu kalam Allah SWT yang diturunkan olehNya dengan perantaraan malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW dengan kata-kata berbahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi pedoman bagi Rasulullah dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga menjadi peraturan yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan sebagai amal ibadah bagi pembacanya. Dalam Al-Qur'an dimulai darisurat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, tak mengalami perubahan apapaun disepanjang masa baik isi, lafadz, dan kandungan hukumnya serta akan dijaga oleh Allah SWT. Dengan demikian Al-Qur'an menempati posisi yang utama dalam hirarkhis tata Hukum Islam di dunia.

b. Al-Hadis

Mengenai Al-Hadis, sebagian ada ulama' yang menyamakan dengan Assunnah, ada pula yang membedakannya. Pada intinya Al-Hadis adalah sabda Nabi saw, sedang Assunnah adalah prilaku nabi SAW, dan merupakan sumber Hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an dalam agama Islam.

Sebagaimana disebutkna dalam AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 59, yang artinya sebagai berikut:

"wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada RasulNya dan Ulil Amri diantarakamu, apabila kamu sekalian berselisih, kembalikannlah ia kepada Allah dan RasulNya".

c. Ijma'

Pengertian Ijma', adalah kesepakatan mujtahid tentang

sesuatu hukum dari suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Seperti contoh berijma' mengangkat Khalifah setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. , Bersepakat para fakar muslim Indonesia membuat Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Keluarga (KHI) dan sebagainya. Hal yang perlu dilakukan dalam berijma' para mujtahid harus mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, mengetahui batas-batas yang telah ditetapkan . Jika dalam berijtihad memakai nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nash. Apabila tidak menemukan dalil nash, tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam.

d. Qias (analogi)

Secara bahasa Qias berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur, seperti antara X dan Y mempunyai tinggi yang sama, mempunyai bentuk wajah yang sama dan sebagainya.

Menurut istilah qias adalah menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak ada dasar hukumnya baik di Al-qur'an maupun dalam Al-Hadis, dengan cara membandingkan peristiwa lain yang sudah ada ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Suatu contoh minum narkotik dan ekstasi, dalam Alqur'an dan Al-hadis secara eksplisit tidak ada ketentuannya, namun jelas minum khamer dan berjudi dilarang seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90.1

Bahwa antara minum narkotik dan minum khamer ada persamman illatnya, yaitu sama-sama memabukkan dan dapat merusak akal. Dengan demikian meminum narkotik, ekstasi dan sejenisnya hukumnya haram sperti harmnya meminum khamer.

__________

1. Muin Umar, Dkk, Ushul Fikih I, Depag RI, th. 1985, h. 64-106

4. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam ada suatu kaidah yang sangat esensial yang harus dipegangi

oleh ahli fiqih Islam, yaitu yang berbunyi:

لا حكم لا فعا ل ا لعقلا ء قبل ورود ا لنص

Maksudnya: "Sebelum ada nash (peraturan hukum), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat". Pengertian yang lain sebelum ada larangan berarti boleh untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.

Kaidah hukum yang lain ialah: " Al-ashlu fil asyaai wal af'aali al-ibahah" maksudnya : "Pada asalnya semua perkara dan semua perbuatan itu dibolehkan". Pengertiannya selama belum ada nash (peraturan hukum) yang melarang boleh berbuat atau tidak berbuat. Bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa sesuatu nash (peraturan hukum), hal ini sama pula dengan asas legalitas yang kita kenal dalam hukum positif. 1

Dalam syaria't Islam jarimah atau jinayah, tidak didasarkan dari syara' umum semata (genaralis), seperti perintah berbuat adil, berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, namun berdasarkan nash (ketentuan) yang jelas dan khusus (sepesialis) mengenai suatu persoalan hukum.

Ada beberapa contoh ayat Alqur'an yang menunjukkan adanya asas legalitas dalam hukum Islam sebagai berikut:

__________

Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, th. 2005,h. 47.

a). Dalam surat Al-Isra' ayat 15: artinya " ….Kami tidak menjatuhkan siksa,

sehingga Kami (Allah) mengutus seorang Rasul…"

b). Dalam surat Al-Qasas ayat 59 : Artinya "Tidaklah Tuhanmu (ya

Muhammad) menghancurkan negeri-negeri, sehingga Ia mengutus di pusat-pusat negeri itu seorang itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami mereka…"

c). Dalam Surat Al-An'am ayat 19: Artinya, "Agar dengan Al-Qur'an saya

mempertakuti engkau sekalian dan orang yang didatangi Qur'an…."

d). Dalam surat Al-Baqarah ayat 286: Artinya "Tuhan tidak membebani

seseorang kecuali menurut kesanggupan".

e). Dalam surat Al-Anfal ayat 38: Artinya " Katakanlah olehmu

(Muhammad) kepada orang-orang yang kafir, apabila mereka menghentikan kekafirannya, maka akan diampuni bagi mereka apa yang sudah-sudah".

Bahwa asas legalitas itu sudah ada dalam syari'at Islam, sejak 14 abad yang lalu, sedang dalam hukum-hukum positif baru mengenal asas legalitas pada akhir abad ke-18 Masehi, saat itu yang pertama kalinya dimuat dalam Hukum Perancis, sebagai salah satu hasil Revolusi Perancis. Selanjutnya dimasukkan dalam "Pernyataan Hak-hak Manusia" yang dikeluarkan pada tahun 1789, terus berkembang dan diambil oleh negara-negara lain. (baca Asas-Asas Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Hanafi h.49)

Asas Legalitas pada hukum pidana Islam (jarimah hudud) sudah jelas dalam Alqur'an maupun Alhadis seperti sebagai berikut:

Kesatu; Bagi sanksi Zina, " Janganlah kamu mendekati zina, karena ia adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan" (Al-qur'an S. Al-Isyra" ayat 32). Dan " pelaku zina perempuan dan laki-laki hendaklah kamu jilid masing-masing seratus kali" (Al-Qur"an S. An-Nur ayat 2).

Alhadis yang Artinya sebagai berikut: "Orang yang sudah berumur, baik lelaki maupun perempuan, jika dia berzina, maka rajamlah mereka sampai mati sebagai imbalan dari kelezatannya yang telah dicicipinya". (Terjemah Fiqh Sunnah J.9 h. 102)

Kedua; Bagi sanksi Qadaf, terdapat dalam Al-qur'an yang artinya, yaitu: " "Mereka yang menuduh orang-orang perempuan baik, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima persaksiannya selamanya, dan mereka adalah orang-orang fasik." (Alqur'an S.An-Nur ayat 4).

Ketiga, sanksi meminum minuman keras, Dalam Al-qur'an yang artinya yaitu: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer, judi, patung, dan anak panah (sebagai alat pengadu nasib) adalah perkara yang keji dan perbuatan seta. Maka jauhilah itu, agar berbahagia". (Alqur'an S. Al-Maidah 90). Dalam Al-hadis yang artinya: "setiap yang memabukkan adalah haram".

Keempat; sanksi pidana Pencurian, Dalam Alqur'an yang artinya, yaitu: "Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangannya…"(S.Al-maidah ayat 38).

Kelima, sanksi pidana hirabah, Dalam Alqur'an yang artinya, yaitu: " sesungguhnya balasan mereka yang memerangi Allah dan RasulNya dan mengusahakan kerusakan dibumi, ialah agar mereka dibunuh, atau mereka disalibkan, atau dipotong tangan dan kakinya dengan berseling-seling, atau dibuang dari negeri. Demikian itu adalah suatu kehinaan bagi mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat adalah siksa yang besar.".(S. Almaidah ayat 33).

Keenam; Mengenai riddah, Dalam Alqur'an yang artinya, yaitu: "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari padanya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi". (S.Al-Maidah ayat 33).

Ketujuh; sanksi pidana bughat (pemberontakan), dalam Al-Qur'an yang artinya, yaitu: "Jika dua golongan orang-orang mukmin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satunya menyerang atas lainnya, maka perangilah golongan yang meyerang itu, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka sudah kembali, maka damiakanlah antara keduanya dengan keadilan dan berlakulah adil kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil". (Alqur'an S.Alhujrat:ayat 9).

Sedangkan mengenai nash yang menunjukkan asas legalitas dalam jarimah qishas dan diyat adalah sebagai berikut:

a). Untuk pembunuhan sengaja atau berencana, yaitu sebagaimana diatur dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 33 dan Surat Al-baqarah ayat 178. Sedangkan dalam Alhadis seperti yang tersebut, yang artinya; "Rasulullah bersabda: Barang siapa yang menganiaya seseorang muslim dengan membunuhnya, maka baginya berlaku qishas, kecuali apabila wali korban memaafkan".

b). Untuk pembunuhan mirip sengaja, dalam Alhadis yang artinya;"Ingatlah, pada pembunuhan keliru sengaja (mirip sengaja), yaitu pembunuhan dari pecut, tongkat dan batu, ialah seratus unta".

c). Untuk pembunuhan tidak sengaja, sebagimana diatur pada Alqur'an S. An-Nisa' ayat 92. yakni, yang artinya; "Tidaklah boleh bagi seseorang mukmin untuk membunuh seseorang mukmin lain, kecuali karena tidak sengaja.Barang siapa membunuh seseorang mukmin karena keliru, maka atasnya membebaskan hamba sahaya yang mukmin dan diat yang diberikan keluarganya kecuali kalau mereka menyedekahkannya….."

d). Bagi Penganiyaan sengaja, sebagimana telah diatur dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 194 dan 179, surat Al-Maidah ayat 45, surat An-Nahl ayat 126.

Penganiayaan sengaja, dasar aturannya Alhadis, dengan mengutip dari buku Asas-asas Hukum Pidana Islam halaman 54, pada intinya: Jika melukai kepala sampai tulangnya nampak sanksinya 5 (lima) unta, jika mematahkan tulang sanksinya 10 (sepuluh) unta, jika sampai lapisan otak atau otaknya sendiri sepertiga diat (satu diat 100 unta). Setiap pelukaan yang masuk perut atau dada sanksinya sepertiga diat. Secara umum setiap perusakan atau pelukaan yang tidak ditentukan diatnya yang lengkap atau sebagian, maka hal itu diserahkan kepada hakim, dengan mengambil pertimbangan orang-orang ahli, hal ini merupakan ijma'.

e). Penganiyaan tidak sengaja; dengan mengutip dari Asas-Asas Hukum Pidana Islam halaman 53, pada pokoknya : "Rasullulah telah menentukan batas-batas hukum diat, dengan dasar jika pada anggota badan sebuah, seperti hidung, lidah, kelamin, maka sanksinya satu diat lengkap (100 ekor unta). Jika perusakan pada organ tubuh yang ganda, seperti mata, telinga, maka masing organ tubuh sanksinya setengah diat (50 ekeor unta). Sedangkan untuk perusakan sebuah gigi, sanksinya 5 (lima ekor) unta dan untuk yang lainnya diserahkan kepada hakim dengan menganalogikan ketentuan yang sudah ada.

Mengenai Hukum pidana takzir, asas legalitasnya tidak seperti pidana hudud dan qishas, yakni pada dasarnya agak longgar dalam penerapannya, karena dalil nash tidak mengaturnya secara rinci. Dalam hal ini hakim lebih leluasa untuk memilih hukumannya, bisa memperingan dan justru bisa memperberat, tentunya dengan pertimbangan yang tepat dan bijak memenuhi yuridis filosofis, sehingga mencerminkan rasa keadilan.